Pj Gubernur Sumut Minta Pelayanan Tetap Berjalan Pasca OTT Bupati Labuhanbatu

Medan (SIB)

Pj Gubernur Sumut Hassanudin meminta pelayanan publik di Pemkab Labuhanbatu tetap berjalan sebagaimana mestinya setelah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Erik Adtrada Ritonga.

"Pelayanan masyarakat tidak boleh terhenti, semua sistem harue berjalan seperti biasa. Sistem organisasi tetap berjalan, otomatis," ujar Hassanudin saat wawancarai wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (12/1).

Hassanudin mengaku, belum mengetahui secara persis duduk persoalan atas penangkapan Erik Ritonga oleh KPK tersebut. Oleh karena itu, ia meminta publik memberi kesempatan kepada penegak hukum untuk melakukan kewenangannya, termasuk keterlibatan keluarga Erik Ritonga dalam dugaan kasus suap di Dinas Kesehatan Labuhanbatu itu.

"Mungkin seperti ini harus kita perhatikan kita dalami, maka ini merupakan peringatan bagi pejabat publik," katanya.

Terkait kemungkinan pemilihan Presiden dengan OTT yang melibatkan Erik Ritonga, Hassanudin membalas dengan senyuman sebelum berkomentar. Sebelum dugaan suap terhadap Bupati Erik terbukti, Hassanudin meminta masyarakat dan semua pihak untuk mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Mantan Pangdam Bukit Barisan itu mengungkapkan, pihaknya terus memantau perkembangan masalah penangkapan bupati tersebut, dan masih berkoordinasi dengan jajaran Pemkab Labuhanbatu.

Saat ditanya apakah akan memanggil seluruh kepala daerah di Sumut pasca OTT, ia menyatakan belum memanggil. “Inikan masih praduga tak bersalah. Pasti setiap ada kegiatan, kan ada evaluasi itu selalu berjalan," katanya.

Disinggung terkait akronim Sumut 'semua urusan mesti uang tunai' yang hingga saat ini masih terbukti, Hassanudin menepis pernyataan itu.

"Janganlah, jangan kayak gitu, gak benar itu. Sebaiknya bagaimana kita ke depan lebih baik lagi. Sebab sejak saya masuk ke sini saya meminta agar semua sama-sama mengawasinya sehingga Sumut menjadi Hebat," pungkasnya. (**)